Spp spm adalah. SPP adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi perrnintaan pernbayaran tagihan kepada negara. Spp spm adalah

Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran Tugas dan kewenangan lainnya dari. Temukan kuis lain seharga Other dan lainnya di Quizizz gratis! SPM-LS Non Belanja Pegawai. Surat Perintah Pengesahan. Data transaksi keuangan dapat dilakukan koreksi oleh KPPN atau Kantor. SPM Pembayaran Uang Persediaan (UP) Pengajuan SPM-UP dilampiri : Surat Pernyataan sesuai Lampiran VII PMK. PEMBAHASAN 1. 5. Jumlah Pengeluaran Bruto pada SPP/SPM adalah jumlah dari penghasilan sesuai SK ditambah dengan tunjangan pajak. 16 Segmen (RO, Komponen, Sub. (NPD) adalah surat permohonan dana untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa. SPM PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (SPM-GUP) No. Pengajuan SPM UP. SPP-GUP maksimal sebesar Rp50. a. 26 Maret 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006. SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Pejabat Penangatangan SPM. Surat. 20. Output yang dihasilkan dari modul ini adalah Dokumen Renkas, SPBy, PPDH, SPP, SPM atau yang dipersamakan dan ADK berupa ADK RT, ADK SPM atau yang dipersamakan. Kuitansi. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Penjelasan / Informasi Lebih Rinci (Detil) : Akronim / Singkatan : SPP. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti. baru dilanjutkan merekam SPP TUP. Memeriksa kelengkapan Dokumen berupa bukti tagihan resume kontrak/SPK, faktur, bukti potong pajak, dan bukti lainnya-SPP-Dokumen pendukung 1 hari Berita Acara Pemeriksaan 3. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp7 milyar, maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Surat Setoran Pajak (SSP) Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai); ADK kirim pegawai pindahan (. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Pilih Jenis SPP 411 SPM – KP - PAJAK. SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM GUP) SPM Ganti Uang Persediaan KP (SPM GU KP) SPM Pengesahan. Melalui sistem informasi, data SP2D direcord (entry) oleh. (NPD) adalah surat permohonan dana untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa. . Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPAPengajuan SPM UP. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,. 55 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 10 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas. 000 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk. 000,00. MODUL PEMBAYARAN Modul Pembayaran adalah modul yang memproses Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN Output : Dokumen SPP, SPM atau yang dipersamakan ADK : ADK RT, ADK SPM atau yang dipersamakan. 4. 22. 16. Oleh karenanya PP-SPM haruslah orang yang mumpuni dan paham tentang pelaksanaan APBN serta proses. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS. 9. Tutup saran Cari Cari. Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda. 05/2018, tugas dan wewenang PPSPM adalah: menguji kebenaran SPP. ; Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 000. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) Dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap SKPD. Surat Perintah Membayar merupakan dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari. pemeriksaan kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan keluaran yang tercantum. Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP. Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) unit kerja melalui Bendahara Pengeluaran menyampaikan permintaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 15. Dana Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) harus dipertanggungjawabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUN (KPPN Jakarta I). Pejabat yang menandatangani SPP-UP adalah. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Selain tugas dan tanggung jawab di atas, PPSPM memiliki tugas untuk melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi di bawah ini. SPM 36687A tanggal SPM 9 November 2016 5. Alur dari pembuatan Permohonan TUP Tunai ke. Silakan lakukan batal ADK SPM pada modul PPSPM. Sesuai dengan Permendagri No. Membayar 7. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja. SPM-Berkas SPP-Aplikasi-Komputer-Printer-RKA-KL 40 menit SPM-LS 5. Pengajuan SPM-LS Non Belanja Pegawai. Termasuk melakukan installasi dan setting system VPN (Virtual Privat Network) pada komputer-komputer tersebut, serta melakukan setting koneksi internetnya hingga. 2. 415 SPM-P-BMC. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan untuk pertama kali dilakukan oleh…. Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. SPM UP: SPM UP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM; ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM; Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format. Modul. Jika SPP dinyatakan sah dan lengkap 2017 akan dibualkan rancangan SPM oleh PPK-SKPD paling larrllat 2 hari kerja sejak SPP diterima. Tanda Terima Pembayaran. Surat Persetujuan Kepala Kanwil DJPBn c. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Masa COVID-19. Lembar 1, 2, 3 dan 4 serta SPM-LS dan SPP-LS dikirim ke Bagian Pengelolaan Kas Daerah pada Biro Keuangan. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan untuk pertama kali dilakukan oleh…. 0 (0) 0. Jenis SPM adalah UP/ GUP/TUP/ PTUP dan LS Non Gaji; a. Jl. SPTB adalah Surat Pertanggungjawaban Belanja 6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau Bendahara. JENIS SPP SAKTI UNTUK PEMBAYARAN 111 NON GAJI KONTRAKTUAL Pembayaran TERMIN Kontrak (selain Uang Muka Kontrak dan Release Retensi) 115 UANG MUKA KONTRAK Pe. berdasarkan SPM. 2. Menyerahkan berkas SPD dan bukti pendukung setelah perjalanan dinasSurat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP. JENIS SPP SAKTI. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN Pekalongan harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. Sesuai dengan Permendagri No. Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa PA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D. Modul Pembayaran adalah modul yang memproses Perencanaan Kas (Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. Sama sahaja seperti permohonan lain, permohonan jawatan bagi lepasan SPM juga dilakukan secara online di Sistem Pengambilan Anggota Perkhidmatan. 6. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat. 000, maka SPP-GU yang diajukan adalah. Dasar hukum Permendikbudristek 32 tahun 2022 tentang SPM Pendidikan adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. 4. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN Pekalongan harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. a. b. Besaran UP adalah 1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP dan paling banyak sebesar Rp500 juta. Pembatalan data kontrak adalah bagian dari pengelolaan data kontrak yang dilakukan oleh KPPN dengan tujuan untuk menghapus pencadangan dana. Gambar 1. pencantuman. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa 3. a. UP maksimal sebesar Rp500. 28. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan kepada pejabat penandatangan SPM untuk. id Change Language Ubah Bahasa. Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. Tata cara pengujian SPM dan penerbitan SP2D berpedoman pada. 55 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 10 Surat PermintaanPembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan olehpejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara pengeluaranuntuk mengajukan permintaan pembayaran. Surat Perintah Pengesahan. Bimtek Penatausahaan SPP, SPM dan SP2D. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja / SP3B / SPM BLU. MODUL PELAKSANAAN APBD SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang Hal: 32 Gambar 216 Form Dialog Cet ak Laporan SPP Surat Ringkasan Rincian Unt uk cet ak SPP yang perlu diperhat ikan adalah isi nama SKPD unit organisasi, j enis rekening, No SPP yang akan dicet ak dan nama yang bert andat. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP oleh PPK-SKPD, apabila kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap sesuai ketentuan yang berlaku, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi. PRB); ADK. Kuasa Pengguna Anggaran. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Modul. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Selain menggabungkan beberapa aplikasi yang dahulunya terpisah-pisah, SAKTI juga mengadopsi proses bisnis yang baru sesuai dengan proses bisnis yang dianut oleh SPAN. 000. f. 4. Daftar Rekening Penerima. Slamet Riyadi No. Proses Penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Uraian SPM : Penggantian. Rekening Koran bendahara pengeluaran d. 000. Koreksi Data adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk history. Dasar Hukum. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (ima puluh persen). 1. Memeriksa kesesuaian penandatangan SPP dengan specimen tanda tangan PPK-SPP-Dokumen pendukung 1 hari Berita Acara. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja. SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana sangat dibutuhkan terutama dalam pengeluaran uang tertentu oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai bagian kewajiban lancar. Masuk ke menu Pembayaran > Cetak > Mencetak SPP. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUadalah Output : ADK Supplier, ADK Kontrak Modul Pembayaran Modul Pembayaran adalah modul yang memproses Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN Output : Dokumen SPP, SPM atau yang dipersamakan ADK : ADK RT, ADK SPM atau yang dipersamakan Interkoneksi Satker & KPPN SAKTI. 23. Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. Perbedaan dari kedua jenis PPNPN tersebut adalah cara pembayarannya, yaitu PPNPN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disetarakan dengan. 17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. SPM-GUP Tunai RM. Surat perintah tersebut diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM). 05/2012 tentang: Tata Cara. kemenkeu. Cari sumber: "SPP" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR. 2 PPK 4. SPM Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (SPM P BM DTP) SPM Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P BM DTP) SPM Pengesahan Hibah Langsung. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran 3. 2. Umumnya Surat Perintah Pembayaran (SPBy) merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran guna melakukan pembayaranan sesuai tagihan. 2. Pejabat Pembuat Komitmen d. ADK SPM adalah arsip data SPM dalam bentuk softeopy yang dihasilkan oleh Aplikasi pada Satker. Tabel tersebut menyediakan penjelasan sederhana mengenai arti, makna, dan maksud dari SPP. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi; Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393; Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Pembatalan data kontrak adalah bagian dari pengelolaan data kontrak yang dilakukan oleh KPPN dengan tujuan untuk menghapus pencadangan dana. Pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai. b. Diketahui UP suatu kantor/satker berjumlah Rp100 juta maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. 000, Pejabat yang menandatangani SPP-GUP Isi adalah. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi; Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393; Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Pertanggungjawaban atas UP KKP tidak menunggu batas minimum 50% seperti halnya pertanggungjawaban UP Tunai. PRB); ADK. Menurut Kapoh (2015:1057) Proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Pengesahan SPJ/LPJ Dokumen ini digunakan sebagai salah satu dasar bagi Bagian Perbendaharaan dan mengotorisasi SPM atas SPP yang diajukan oleh Bendaharawan. (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. Gaji Common Expenses 31 5 10 1. 000. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. Dan jika SPP dinyatakan tidak sah. Batas waktu penyampaian SPM GUP Tunai adalah 1 bulan (30 hari kalender) setelah tanggal SP2D UP/GUP terakhir. SPM GUP adalah surat perintah membayar yang dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. SPM Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (SPM P BM DTP) SPM Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P BM DTP) SPM Pengesahan Hibah Langsung. SPM TUP. SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar. SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan b. Bendahara Pengeluaran b. SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP dengan membebani DIPA. Plh. a.